Berita Malang Raya

SURABAYA: Panjangnya mata rantai perdagangan sapi di dalam negeri mengakibatkan tidak ada patokan harga daging ternak tersebut, sehingga memghambat percepatan program swasembada daging.

Kusmartono, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, mengatakan program swasembada daging dan sapi (PSDS) perlu didukung dengan ketentuan harga dasar ternak tersebut di tingkat pembudidaya/peternak.

Menurut dia, matarantai perdagangan ternak sapi selama ini cukup panjang, dimana dari peternak melewati blantik/makelar sapi, agen, rumah pemotongan hewan (RPH), pedagang pengecer lalu konsumen. Para blantik dan agen banyak menentukan harga.

Sedangkan di negera-negara lain yang sistem perdagangan ternaknya sudah bagus, dari peternak ke RPH lalu konsumen. Sehingga bisa ditetapkan standar harga sapi.

“Peternak sapi di dalam negeri sangat menguasai teknis pembudidayaan, tetapi tidak didukung kebijakan harga berupa jaminan harga, maka usaha pembibitan dan peternakan sapi kurang berkembang,” ujarnya di Surabaya, hari ini.

Hal itu diungkapkan menjelang diselenggarakannya diskusi nasional bertema evaluasi dan harapan program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014. Acara tersebut merupakan rangkaian even pameran industri peternakan Indo Livestock 2011 di Surabaya pada 15 – 17 Juni.

Usaha pembibitan sapi juga kurang mendapat dukungan dana kredit dari perbankan, maka tidak banyak yang terjun ke sektor tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak terpantaunya kegiatan pemotongan sapi betina.

“Harus ada regulasi atas sapi yang ditujukan ke RPH, dimana sapi betina yang masih produktif seharusnya tidak boleh dipotong,” paparnya.(api)